Address
Desa Tlogoretno RT/RW: 003/001 Lamongan
Phone
081336977929
Email
aryadoank8@gmail.com

Emil: Penolakan Pembangunan Pabrik Limbah B3 Tak Berdasar

Diterbitkan Rabu, 27 Oktober 2021

 

Pembangunan pabrik pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Tlogoretno, dan Desa Brengkok, terus mendapat penolakan dari warga setempat.

Setelah berulang kali melakukan unjuk rasa menolak pembangunan pabrik dari PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) tersebut, kini muncul petisi dengan tuntutan serupa.

Hingga hari Minggu (2/6/2019) pukul 10.30 WIB, petisi yang muncul di laman change.org ini sudah ditandatangani sebanyak 204 orang. Mereka menolak pembangunan pabrik yang masuk wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Bunyi dari petisi itu adalah, ‘Dampak kerusakan lingkungan yang akan dirasakan oleh warga jika pabrik B3 didirikan yaitu,

1. Limbah cair dari pembuangan pabrik, sehingga masyarakat mengalami kerugian seperti gangguan kesehatan dan sulitnya mendapatkan air bersihdikarenakan sungai yang telah tercemar oleh limbah industri tersebut.

2. Udara dari pembuangan pabrik, sehingga masyarakat mengalami kerugian seperti tercemarnya udara lingkungan sekitar. Selain itu, dampak langsung yang akan dirasakan adalah penyakit yang sangat rentan menyerang kesehatan warga sekitar. Serta lahan yang akan didirikan merupakan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber penghasilan utama bagi warga.

Menyikapi ada penolakan warga setempat, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menilai, penolakan warga tersebut tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat.

Menurutnya, masalah kekhawatiran warga akan dampak pembangunan pabrik limbah B3, belum bisa dibuktikan. Pasalnya, belum ada kajian secara mendalam dari sisi teknologi dan keilmuan bahwa pembangunan pabrik itu berdampak buruk. Baik dari sisi lingkungan maupun mata pencaharian warga.

“Saya rasa yang berkompeten soal itu adalah pakar,” katanya, saat ditemui di Gedung Negara Grahadi pada Selasa (28/5/2019) malam.

Mantan Bupati Trenggalek ini mengungkapkan, hingga saat ini, PT PPLI belum mengantongi izin lingkungan untuk syarat pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Brondong. Salah satu tahapan untuk mendapatkan izin lingkungan adalah analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL inipun masih dalam proses.

“Izin lingkungan itu ada di Kementerian Lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Karena ini berkaitan dengan limbah B3, tentu kementerian akan sangat detail,” imbuh Emil.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap Jatim memiliki pusat pengolah limbah B3. Menurutnya, jika pelaku industri mengirim limbah industrinya ke luar provinsi, beban biaya menjadi berat. Bagi pelaku industri yang nakal, akan melakukan opsi lain dengan membuang limbah B3-nya di sembarang tempat.

“Pelaku industri yang limbahnya ada kandungan B3 harus ada tempat pengolahannya. Jangan sampai di buang ke sembarang tempat,” kata Khofifah saat mengunjungi Kantor PT PPLI di Bogor, Jumat (22/2/2019) lalu.

Dia mengungkapkan, Jatim sudah membutuhkan tempat pengolah limbah sekelas PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang ada di Cileungsi, Bogor. Ketua PP Muslimat NU itu tak ingin pembuangan limbah B3 secara ilegal terjadi Jatim. “Kita harus cari solusi strategis jangka panjang. Memang harus ada pengolahan limbah B3 di Jatim,” tegasnya.

 

 

daerah.sindonews.com/artikel/jatim/11257/

emil-penolakan-pembangunan-pabrik-limbah-b3-tak

-berdasar?showpage=all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jam

Pengunjung